Scroll to Top

8 perusahaan terbesar dan ternama di Riau disegel Gakkum KLHK

By Redaksi Sijoripost / Published on Rabu, 25 Sep 2019 22:12 PM / No Comments / 237 views

Pekanbaru, Sijoripost.com – Direktur Penegakan Hukum Pidana, Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Yazid Nurhuda memaparkan, setidaknya 53 lokasi lahan kebakaran yang masuk konsesi perusahaan, sudah disegel pihaknya.

53 lokasi lahan perusahaan ini, tersebar di Jambi, Riau, Sumsel, Kaltim, Kalteng, Kalsel, dan Kalbar.

Dari 53 perusahaan, pihaknya sudah menetapkan sebanyak 5 tersangka, yang ada di Kalbar dan Kalteng.

“Hari ini ada gelar perkara di Jakarta, informasinya ada tambahan tersangka lagi. Nanti saya update. Kami belum bisa menyampaikan perusahaannya,” kata Yazid, usai menghadiri pertemuan dengan Komisi VII DPR RRI serta sejumlah perwakilan perusahaan di Riau di Hotel Pangeran Pekanbaru, Rabu (25/9/2019) sore.

Sementara itu kata Yazid, khusus untuk Riau, setidaknya ada 8 lahan perusahaan yang disegel.

Pihaknya sudah melakukan pendalaman dan penyelidikan, dengan melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan (Pulbaket).

“Akhir minggu ini saya minta ada gelar perkara. Kalau cukup 2 alat bukti, akan kita naikkan dan ditetapkan tersangka,” tegasnya.

Terkait penyelidikan dan penyidikan Karhutla yang melibatkan perusahaan disebutkan Yazid, pihaknya turut berkoordinasi dengan Polri.

“Kami berkoordinasi, sama-sama aparat penegak hukum. Untuk Polri, kita bantu data dan juga ahli,” ucapnya.

Yazid juga merincikan, 8 perusahaan yang lahannya disegel di Provinsi Riau.
Di antaranya PT RAPP, PT THIP, PT TKWL, PT SRL. PT GSM, PT AP, PT TI, dan PT GH.

Ditanyai tentang total luasan lahan yang disegel dari 8 perusahaan ini, Yazid mengaku dirinya belum mengantongi data pasti.

“Total luasan masih penyelidikan, masih dihitung, akan kita sampaikan kemudian,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Wilayah Sumatra, Eduard Hutapea membeberkan, dari hasil pendalaman, salah satu perusahaan, bahkan ada yang lahannya terbakar dengan luas mencapai 1.300 hektare.

Dikatakan Eduard, perwakilan dari 8 perusahaan di Riau yang lahannya disegel, semua hadir dalam pertemuan di Hotel Pangeran Pekanbaru, Rabu siang.

“Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk penekanan kepada perusahaan bahwa memang kondisi pada saat ini, ada hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka proses penegakan hukum harus dijalani dengan apa adanya,” ungkapnya.

“Pihak DPR RI dalam hal ini juga meminta kepada semua agar taat dengan ketentuan hukum yang ada. Termasuk kami juga untuk melakukan proses itu sebagaimana mestinya. Begitu juga perusahaan dalam hal ini, apabila memang orang yang bertanggungjawab hukum. Maka bertanggungjawablah dengan kondisi yang terjadi di lapangan,” ulasnya lagi.

Eduard memastikan, pertemuan ini tidak akan membuat blunder pihaknya, terkait penegakan hukum terhadap perusahaan.

“Selama kita menjalani itu dengan proses keterbukaan, jadi keterbukaan itu bukan berarti menjadi blunder. Terkait pemeriksaan, apa yang ditemukan, kita tidak sampai ke sana, tetapi lebih kepada itikad,” terangnya.

“Kami pun dalam menjalankan proses penyidikan, berjalan sesuai ketentuan yang ada. Demikian juga dengan pihak perusahaan, bertanggungjawablah dengan kondisi yang terjadi di lapangan,” lanjutnya.

Dia menambahkan, KLHK sendiri dalam hal ini tidak hanya melakukan penindakan hukum secara pidana, namun juga sanksi administrasi mulai dari membekukan hingga mencabut izin, bila terjadi hal fatal yang dilakukan perusahaan.

 

Tribunpekanbaru

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares