Scroll to Top

Kasus SPAM di Desa Batubi, Kajari Natuna tetapkan 3 tersangka

By Redaksi Sijoripost / Published on Selasa, 11 Des 2018 15:40 PM / No Comments / 121 views
Juli Isnur SH MH (Kajari Natuna) bersama stafnya saat lakukan jumpa Pers Bersama awak media(Arizki Fil Bahri)

Natuna, Sijoripost.com – Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKI), Kejaksaan Negeri Natuna tetapkan 3 tersangka tindak pidana korupsi,pada pembangunan SPAM di Desa Batubi.

SPAM yang dikerjakan sejak tahun 2017 ini, setelah dilakukan penyelidikan, menemukan tindak pidana korupsi didalam pengerjaannya.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Natuna, Juli Isnur SH MH saat jumpa Pers di halaman Kantor Kejari Ranai, Senin (10/12/2018).

Ke tiga tersangka tersebut yaitu anggota DPRD Natuna yang masih aktif berinisial Y, Kontraktor PT Multisindo internasional inisial J dan satu tersangka lagi yaitu TM dari pihak swasta

Lanjut isnur oknum DPRD Natuna tersebut diduga bertindak proaktif mengatur jalannya proyek pembangunan tersebut.

akibat dari perbuatan mereka, tim Kejari Natuna menghitung terdapat kerugian negara senilai Rp 500 juta dari total anggaran pekerjaan senilai Rp. 3,553 miliar tersebut.

Meski demikian, ia menuturkan perhitungan yang lebih akurat nantinya dari BPK jadi kita tunggu hasilnya dari BPK nanti ungkap kajari

Dalam kasus ini ada yang spesial, sebab kami menetapkan mereka sebagai tersangka tidak dengan pasal 2 atau pasal 3 tentang tindak pidana korupsi.

Tapi kali ini kami menggunakan pasal 12 huruf i tentang tindak pidana korupsi, terang isnur

penerapan pasal ini terbilang baru pertama dilakukan Kejari Natuna dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan SPAM Batubi.

Fokus utamanya disangkakan pada tindakan Y selaku pejabat negara, dikenakan pasal 12 huruf i itu.

Lanjutnya penerapan pasal 12 huruf i ini dapat menjadi pelajaran bagi pejabat negara dan PNS yang ada di Natuna agar tidak sampai melakukan perbuatan yang sama.

Semoga hal yang terjadi saat ini tidak terulang sebab pasal 12 huruf i ini sudah jelas, bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan itu tidak diperbolehkan dalam Undang-undang Pungkasnya.

 

datariau

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares