Scroll to Top

Nasib ekonomi RI di tengah ketidakpastian global

By Fitri Laurencia / Published on Jumat, 05 Jan 2018 09:04 AM / No Comments / 101 views
Ilustrasi

Sijoripost.com – Sore itu tak seperti biasanya. Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia tampak begitu ceria di penghujung tahun. Beda dari tahun sebelumnya.

Sri Mulyani mengumpulkan seluruh jajaran eselon I dan II di Gedung Djuanda, komplek Kemenkeu. Mereka kompak berbusana santai, berbaju putih dengan bawahan jeans. Padahal agendanya sangat penting adalah rapat akhir tahun dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017.

“Ayo sekarang gaya bebas, gaya bebas,” ucap Sri Mulyani menggambarkan keceriaan saat tengah berfoto bersama jajaran di halaman Gedung Djuanda. Semua pun ikut tertawa. Sulit mencari wajah sendu sore itu.

Raut ceria tersebut muncul saat Sri Mulyani mendapati realisasi defisit anggaran 2017 mencapai 2,57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jauh lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN-P yaitu 2,97% sebagai skenario terburuk sepanjang tahun.

Data per 30 Desember 2017 menunjukkan pengeluaran negara mencapai Rp 2.001,6 triliun (93,8%) dan penerimaan sebesar Rp 1.655,8 triliun (95,4%). Selamat ibu Sri Mulyani!

Saatnya Lupakan Keceriaan

Waktu terus berjalan, meskipun jajaran pemerintah tentu ingin menikmati hasil yang sudah diperoleh. Di 2018, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,4%. Namun,tantangan yang harus dihadapi tak sedikit. Banyak analis telah merangkum berbagai persoalan yang harus dihadapi Indonesia. Meskipun kecenderungan tetap optimistis.

Tentang tantangan, Indonesia harus dihadapkan dengan berbagai persoalan dari luar dan dalam negeri. Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap berada dalam urutan pertama. Selanjutnya adalah kondisi China, Uni Eropa serta konflik di semenanjung Korea dan Timur Tengah.

Dari dalam negeri, ada kekhawatiran publik, khususnya kalangan dunia usaha tentang memanasnya isu politik seiring akan terlaksananya Pilkada serentak dan jelang Pemilu 2019.

Lagi-lagi Ketidakpastian Global

Buat yang mendengar pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), para menteri ekonomi hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo sejak beberapa waktu lalu, ketidakpastian global selalu saja menjadi kalimat pembuka.

Bosan? Iya, pasti. Bagaimana tidak, kalau itu diulang terus menerus. Bahkan sebagian orang berpikir pidato itu hanya alibi dari pemangku kepentingan terhadap ekonomi Indonesia yang gagal meroket, seperti yang diharapkan. Ingat kan tentang meroket-meroket-meroket.

Tapi apa daya, kalau itu ternyata benar. Ambil contoh dengan sederhana. Konflik panas di Timur Tengah, bisa mendorong lonjakan harga minyak dunia. Indonesia yang merupakan importir minyak, lewat Pertamina harus merogoh uang lebih besar untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Konsekuensinya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) harus naik. Walaupun di sisi lain, penjualan minyak mentah juga memberikan tambahan konstribusi terhadap penerimaan negara.

Tak cuma Pertamina, PT PLN Persero juga dipastikan kelimpungan menghadapi hal tersebut. Maklum banyak pembangkit yang baru bisa nyala kalau disuntik minyak. Tarif listrik juga kemudian bisa naik.

Tim riset dari DBS memperkirakan harga minyak dunia bisa mencapai level US$ 60-65 per barel, lebih tinggi dari posisi sekarang di sekitar US$ 53 per barel. Selain memanasnya konflik, penyebab lainnya adalah kenaikan permintaan banyak negara di dunia.

Contoh lain, dari kebijakan Presiden AS Donald Trump. Pimpinan negara adi daya tersebut sangat berambisi menggenjot perekonomian AS, sesuai janji saat kampanye. Jurus terbarunya adalah pemangkasan tarif pajak yang cukup besar, yakni dari 35% menjadi 20%.

Ini diamini oleh riset dari Goldman Sachs. Kebijakan tersebut mampu menambah ekonomi AS sebesar 0,3%. Apalagi akan diikuti dengan kebijakan moneter oleh Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed), berupa kenaikan suku bunga acuan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution sepertinya cukup khawatir. Alasannya, ini bisa menimbulkan capital outflow di Indonesia dan juga banyak negara berkembang lainnya yang artinya dana akan mengalir keluar, menuju AS.

Maka selanjutnya nilai tukar rupiah bisa anjlok, seiring dengan penguatan dolar AS. Lihat saja analisa dari DBS, dalam kurun waktu dua tahun ke depan dolar AS diperkirakan bisa menuju ke level Rp 14.200. (Lihat grafik)

Bagi masyarakat umum, risiko paling nyata adalah kenaikan harga barang impor. Seperti telepon seluler (ponsel), laptop hingga tempe. Kenapa tempe? Karena sebagian besar kedelai yang menjadi bahan baku tempe juga diimpor.

China. Sebagai mitra dagang utama, perekonomian China memberikan dampak besar terhadap Indonesia. Ekonomi China merosot, maka ekspor Indonesia bisa kembali merosot meskipun sektor non migas sudah memberikan andil yang cukup besar ketimbang migas.

International Monetary Fund (IMF) dalam laporannya Oktober 2017 lalu, memperkirakan ekonomi China bisa tumbuh 6,8% di 2018, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 6,6%. China dianggap berhasil mengubah arah kebijakan ekonomi dari berbasis investasi ke konsumsi rumah tangga dengan cara yang lembut.

Tapi ini tidak menutup risiko terburuk, yaitu jatuhnya perekonomian China. Bila saja tidak mengimbangi arah ekonomi AS dengan kebijakan yang tepat. Risiko lain yaitu pertumbuhan kredit dalam negeri yang tampak membabi buta.

Namun dari sekian banyak tantangan yang harus dihadapi, rasanya hampir semua sepakat ekonomi dunia akan membaik dan besar kemungkinan diikuti oleh Indonesia. Jadi, jangan nyinyir dulu, tetap simpan rasa optimistis Anda di tengah ketidakpastian global.

Tahun Politik dan Ingatan Tentang Krisis 1998

Dua hal yang mencuri perhatian banyak orang ketika memasuki 2018. Adalah tahun politik dan ingatan tentang krisis moneter yang terjadi pada 1998.

Pada tahun ini, akan diselenggarakan Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Di beberapa wilayah besar akan cukup panas dengan pertarungan para politisi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Bila mengingat beberapa tahun silam, kondisi tersebut memang seakan biasa saja. Namun bila mengacu kepada Pilkada DKI Jakarta tahun lalu, tentunya akan berbeda cerita. Kecenderungan pengamat politik berpandangan bahwa Pilkada ini menentukan arah politik dari pemilihan Presiden di 2019 mendatang.

Dampak cukup signifikan bisa tergambar pada investasi. Pada kuartal III-2017 investasi mencapai Rp 176,6 triliun atau tumbuh 13,7% dibandingkan periode yang sama di 2016. Ini tidak lepas dari peran pemerintah yang mengeluarkan berbagai paket kebijakan sejak dua tahun silam. Lembaga pemeringkat internasional juga mengakui, dengan menobatkan Indonesia sebagai negara layak investasi alias investment grade. Termasuk Bank Dunia yang menaikkan peringkat kemudahan berusaha atau EODB di Indonesia.

Sementara di 2018, pertumbuhan investasi yang tinggi diragukan bisa kembali terjadi. Kalangan dunia usaha lebih memilih wait and see, memastikan kondisi politik tetap stabil. Meskipun Presiden Jokowi berulang kali memastikan bahwa Indonesia akan aman-aman saja di tahun politik.

“Fokus kami sangat terpengaruh dinamika politik yang ada khususnya dampak politik yang bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat menimbulkan gap yang cukup besar,” ungkap Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani saat menyampaikan proyeksi ekonomi Indonesia di 2018 beberapa waktu lalu. Hariyadi menilai ekonomi nasional hanya mampu tumbuh maksimal 5,2%.

Hal lain yang menjadi beban pikiran banyak pihak adalah tentang krisis. Pada 1998, Indonesia harus menanggung derita karena krisis moneter. 10 tahun berselang, kembali ada krisis pasar keuangan yang walaupun dampaknya tidak begitu hebat. Nah di 2018, ada juga yang meyakini kembali terjadi.

“Enggak, krisis itu enggak ada,” tegas Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. “Yang kita lakukan sekarang bagaimana meng-counter siklus itu supaya tidak terjadi lagi,” sambungnya.

Khawatir dengan siklus memang wajar, tapi akan lebih baik bisa melihat data-data terkini. Fundamental ekonomi Indonesia sudah jauh lebih baik ketimbang 20 tahun yang lalu, khususnya tentang stabilitas sistem keuangan.

Lihat saja sisi perbankan. Per November 2017, permodalan perbankan nasional tercatat 23,54% dengan tier capital 21,74%. Likuiditas pasar juga memadai dengan excess reverse per 13 Desember 2017 sebesar Rp 644,95 triliun dan rasio alat likuid non core deposit 101,75% dan rasio alat likuid dana pihak ketiga (DPK) 21,44%.

Data lainnya, yaitu cadangan devisa Indonesia per Desember 2017 mencapai US$ 130 miliar yang merupakan rekor tertinggi. Ini jadi modal kuat, bila seandainya ada gejolak di luar negeri yang memukul rupiah jatuh cukup dalam.

Utang yang semakin besar juga sering menjadi acuan kejatuhan ekonomi. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan sampai akhir September 2017, Utang Luar Negeri (ULN) publik dan swasta mencapai US$ 343,1 miliar. BI memastikan utang tetap terkendali, dengan indikasi waktu jatuh tempo yang cukup panjang dan rasio terhadap PDB yang masih di kisaran 34%.

Riset dari Bank UOB memastikan ekonomi Indonesia berada pada jalur yang bagus. Ditambah lagi dengan sektor baru dengan perkembangan pesat, yaitu digital ekonomi. Meski tak seoptimis pemerintah, UOB proyeksikan ekonomi nasional tumbuh 5,3%.

“Ada momentum yang perlu untuk kita lanjutkan. Ini sangat positif terhadap perekonomian Indonesia,” kata Sri Mulyani.

detik.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares