Scroll to Top

Pro rakyat, Komisi B DPRD Riau gelar hearing bersama perusahaan perkebunan

By Redaksi Sijoripost / Published on Senin, 20 Mei 2019 23:03 PM / No Comments / 253 views
Anggota Komisi B Sugianto beberkan permasalahan yang ada di perusahaan perekebunan

Pekanbaru, Sijoripost.com – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Pimpinan Ma’mun Solihin hari ini, Senin, (20/5/2019) menggelar hearing dengan perusahaan perkebunan yang ada di Provinsi Riau.

Rapat kali ini dimaksudkan untuk mencari solusi terkait masalah masalah dengan regulasi lahan perkebunan, konflik yang merugikan masyarakat tempatan dan adat serta membangun kesejahteraan masyarakat.

“Kita bahas dan menanggapi terkait masalah masalah yang ditemukan di lapangan sesuai surat yang masuk berupa laporan dari masyarakat yang terdampak atau yang berkonflik dengan perusahaan perusahan itu”, kata Ma’mun selaku Ketua Komisi B DPRD Riau.

“Dari sini akan kita selesaikan satu persatu setiap permasalahan yang ada di perusahaan perkebunan. contoh masalah KKPA kata Ma’mun, Program untuk Kelapa sawit itu sebenarnya sudah selesai, namun masih ada perusahaan yang mencoba menahan sertifikat tersebut dan belum diserahkan kepada masyarakat. kita tidak ingin ada dari perusahaan yang melakukan ganjal mengganjal proses penyerahan sertifikat ya, Namun tadi sudah kita dengar bersama bahwa dari perusahaan yang hadir bersedia menyerahkan sertifikat kepada masyarakat”, paparnya

“Untuk perusahaan lainnya kita minta jujur, karena ini kebijakan presiden, terutama kepada perusahaan yang sudah merampas tanah rakyat dan adat, terkait izin yang melebih HGU atau yang memperluas kawasan usaha diluar HGU dan membabat lahan gambut untuk perkebunan, sambungnya, Disini kita minta setiap perusahaan untuk jujur melaporkan kepada kami, jika tidak jujur kita akan laporkan ke Kementrian Perkebunan dan Perdagangan, bisa jadi izin perusahaan mereka dicabut”, sebut Ma’mun Solihin

“Sekali lagi masalah semua perusahaan perkebunan yang ada di Riau harus kita tertibkan dan kita tata dari sejak awal. kita tidak ingin ada surat surat yang tumpang tindih yang ujung ujungnya aka ada konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat”, tutupnya

Dalam hearing tersebut di hadiri anggota Komisi B, Sugianto, Lampita Pakpahan, Said Ismail, Karmila Sari, Mansyur, James Pasaribu, Kepala dinas Perkebunan Provinsi Riau dan beberapa perwakilan perusahaan perkebunan seperti PT Langgam Inti Hibrida, PT Musimas, PT Putra Supra Jaya, PT Adei Plantation dan lainya. (spc1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares