Scroll to Top

Saat nya wanita berpartisipasi dalam pemilu

By fadjar / Published on Jumat, 20 Apr 2018 17:02 PM / No Comments / 31 views
ilustrasi (pixabay.com / Mohamed Hassan)

Sijoripost.com – Anne Frank punya sahabat yang selama 2 tahun menemaninya dalam sebuah persembunyiannya. Kitty, namanya. Hari-hari selama persembunyian itu ia lakukan dengan menulis. Saat bosan, saat tidak ada kegiatan, tapi saat terpenting adalah ketika Anne Frank merasa tertekan. Menulis, katanya, diperlukan untuk uneg-uneg yang menyesakkan dada.

Kitty, sahabatnya, adalah buku tulis miliknya. Kertas kosong. Namun, hari-demi-hari buku yang ia sebut ‘buku harian’ itu akhirnya penuh juga. Tidak ada sahabat sebaik kertas kosong. Sebab, ujar Anne Frank, kertas lebih sabar dari manusia. Intinya, ia menulis buku harian, menulis(i) Kitty, karena Anne Frank tidak punya teman.

1945. Anne Frank meninggal. Bersama kakaknya, Margot, diduga tak kuasa melawan wabah tifus di kamp konsentrasi. Sebelumnya mereka (ternyata) dikhianati, ditangkap dan dipaksa oleh Pemerintahan Nazi Jerman.

Buku yang ia tulis dalam kurun usia 13-15 tahun akhirnya diterbitkan oleh ayahnya, Otto Frank, dua tahun setelah kepergiannya. Buku tersebut diedit sendiri oleh Ayahnya yang selamat dari dera kamp konsentrasi tersebut. Catatan yang ditulis dengan Kitty itu diberi judul “Het Achterhuis” atau “The Diary of A Young Girl“.

Barulah keriuhan terjadi pascabuku tersebut terbit. Banyak yang memerotes, mencerca, dan yang lebih menyedihkan: penyangkalan atas buku catatan hariannya itu. Bagaimana tidak, melihat kehidupan Anne Frank pada fase itu, sulit membayangkannya ia bisa terjebak dalam situasi yang sulit. Teror yang tiada henti, ketakutan dan traumatik berkepanjangan bisa dialami oleh seorang gadis berusia 13 tahun.

Namun, beginilah adanya: “Het Achterhuis” bukanlah cerita fiksi. Bukan juga ditulis penulis cakap. Apalagi ditulis oleh penulis yang sekadar ingin meraih kepopuleran. “Het Achterhuis” atau “The Diary of A Young Girl” ditulis oleh seorang perempuan, 13 tahun, yang mengalami represi bukan main. Menyakitkan. Karena itu pula kita tahu: bagaimana tragedi Holocaust terjadi.

Anne Frank adalah simbol. Bahwa perempuan bisa menyuarakan dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan dan rasakan. Bahwa perempuan dibutuhkan kehadirannya dalam setiap keputusan yang dibuat –dan kelak dijalankan.

Tetapi faktanya, di Indonesia, menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo, hanya ada 17 persen perempuan yang mendapatkan “kursi” di Legislatif pada periode 2014-2019. Jadi, bisakah kita maklumi: sangat sedikitnya produk yang dihasilkan Legislatif tidak terlalu mengakomodir hak-hak perempuan?

Pada gelaran Pemilu 2018, per Januari data KPU tercatat, ada 101 kandidat perempuan dari 171 wilayah pemilihan. Bukanlah angka ideal. Tapi setidaknya, dari ke-101 kandidat itu, kita menaruh harap: kesetaran gender tidak lagi jadi “barang dagangan” dalam kampanye pemilihan. Atau yang memprihatinkan: memilih (kandidat) perempuan karena ia perempuan.

Untuk hal yang terakhir menjadi penting karena sama saja menolak keberadaan perempuan dalam gelaran pemilu. Karena seksualnya, bukan pada kompetensinya.

Bahkan sebelum jauh melihat kompetensi seorang perempuan mampu mewakili “suaranya”, Ruri Andayani dalam tulisannya Mudah Emosi adalah Desain Besar Wanita Ogah Berpolitik, berpendapat, kondisi gampang emosi kadang menghambat (perempuan) berani tampil.

“Sikap mudah emosi dan gampang menangis, diakui atau tidak, telah menjadi domain perempuan,” tulisnya..

Mengutip apa yang dikatakan Vingerhoerts, secara fisiologis saluran air mata perempuan memang lebih dangkal ketimbang laki-laki. Dan perempuan membutuhkan waktu 6 menit untuk menangis dibanding laki-laki yang hanya 2-3 menit saja.

“Juga hormon testosteron juga diketahui dapat meredam keinginan menangis pada laki-laki,” ujar Vingerhoerts.

***

Dinda Lindia Cahyani membuka esainya Kesadaran Politik Perempuan Masa Kini dengan semangat yang menggebu: ia membandingkan bagaimana perempuan (atau, dalam hal ini merujuk ibu-ibu) memandang politik itu. Kalau di kampung, katanya, boro-boro mikirin politik urusan sumur, dapur dan kasur saja sudah membuat pusing. Berbeda dengan di kota: dalam kesempatan apapun, pembahasan politik, bagi mereka, selalu menarik.

Perempuan Indonesia, lanjutnya, sebenarnya kini lebih dimotivasi dari berbagai pihak untuk sadar politik dan ikut menyumbang kontribusinya dalam ranah politik. Tentu bisa secara langsung atau tidak. Ikut bertarung dalam kontestansi politik praktik atau tidak. Banyak caranya, beragam.

“Seperti halnya seorang ibu yang menjadi madrasah pertama bagi anaknya,” tulis Dinda Lindia Cahyani dalam esainya, ketika menganalogikan peran dan kemampuan perempuan dalan membangun bangsa-negara.

Dugaannya, mengapa masih ada perempuan yang cukup abai dalam politik, adalah karena streotip terhadap politik itu sendiri. Politik digambarkan, sehingga tergambar menakutkan. Oknum, meski jumlahnya banyak, yang memerkosa politik menjadi wajah trauma di kalangan masyarakat (perempuan, pada khususnya).

Seperti yang diamantkan Undang-Undang, keterwakilan perempuan di Parlemen itu 30 persen. Ada yang menarik melihat dua pemilu terakhir di Indonesia: kandidat perempuan pada saat pencalonan 2014 mengalami peningkatan daripada Pemilu 2009. Namun, perempuan yang terpilih pada Pemilu 2014 jumlahnya mengalami penurunan.

Jika melihat data tersebut akan mudah kita asumsikan: ada penurunan tingakat kepercayaan antara pemilih dengan yang dipilih. Permasalah yang ditemukan Niyyatinur Efendi adalah kesenjangan gender mesti dihadapi dengan matang. Kapasitas mereka “sebagai perempuan Indonesia” mesti ditingkatkan.

“Perempuan yang terjun ke dunia politik kadangkala bukan karena kemampuannya, tetapi karena kedekatannya dengan relasi kuasa,” tulis Niyyatinur Efendi. Tentu itu tidak menutup kemungkinan, dan kenyataannya memang ada, karena memiliki kapabilitas yang mumpuni.

***

Menurut apa yang dialami dan pahami Edy Supriyatna, kesamaan hak bekerja dan menuntut ilmu, untuk laki-laki dan perempuan, tidak sepenuhnya berlaku.

“Apa yang diungkapkan dan harapkan tidak sesuai praktik di lapangan,” tulisnya, dalam esainya Perempuan Politik, Itu Retotika dan Kebijakan Setengah Hati.

Edy Supriyatna juga memaparkan: data proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk pada 2017, terdapat 130,3 juta jiwa (49,75 persen) dari populasi. Itu tidak tergambar sama sekali pada realita, tukasnya.

Lalu, jika melihat prosentase di kantor Kementerian, setidaknya hanya (atau mungkin) tidak mencapai angka 10 persen. Tidak ada kuota pejabat yang bisa ditempati perempuan. Semua ASN jika ingin menduduki posisi Eselon IV hingga I mesti melalui proses uji kompetensi. Demi rasa keadilan, barangkali.

Jadi, lanjut Edy Supriyatna, dari dulu sampai sekarang, ruang geraknya memang sudah dipersempit, … hingga jabatan politik sekalipun.

Namun, selama jalan panjang perjuangan perempuan ini, pada Maret 1957 di Surabaya dilaksanakan Konferensi Besar Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) yang menyebutkan: kaum perempuan diperbolehkan menjadi anggota DPR/DPRD. Itu kemudian berlanjut pada hasil Muktamar NU 1961 di Salatiga, kalau perempuab diperkenankan untuk menjadi Kepala Desa.

Upaya, tutup Edy Supriyatna, tentu saja tidak cukup dengan retorika, apalagi dengan setengah hati.

***

Mei, 1940. Apa yang disebut ‘kesenangan’ oleh Anne Frank bisa dibilang dapat dihitung dengan jari. Penyebabnya: apalagi kalau bukan perang. Akibatnya, tentu saja, pengekangan kebebasan. Dibuat serentetan pasal-pasal hukum untuk mendiskriminasi. Setiap ruang dan gerak, selalu diikuti dengan larangan. Larangan, kala itu, laiknya bayangan.

Pada saat yang bersamaan, Anne Frank ingat apa yang diamanatkan Jacque: “Aku tidak berani melakukan apa-apa, karena takut melanggar peraturan.”

Anne Frank tahu, itu bukanlah pilihan. Terlalu banyak larangan yang ditetapkan, tapi hidup terus berjalan. Bukan itu jalan yang dikendaki Anne Frank –dan mungkin bersama jutaan orang yang bernasib sama dengannya. Kita juga pernah tahu hal semacam itu dari Kartini dan surat-suratnya yang pernah ia buat.

Anne Frank, Kartini, dan perempuan-perempuan lain mungkin bisa mulai langsung terjun berpolitik dengan menyadari apa yang mendasar: memahami hak-haknya sendiri.

Kompasiana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares