Scroll to Top

Tak Ingin Dibubarkan, HTI Audiensi Dengan DPR

By Redaksi Sijoripost / Published on Rabu, 10 Mei 2017 19:25 PM / No Comments / 212 views
Juru Bicara HTI Isman Yusanto (tengah)

JAKARTA, SIJORIPOST.COM – Rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ditampik oleh Juru Bicara HTI Isman Yusanto.

Menurutnya, langkah yang ditempuh pemerintah itu sama sekali tidak berdasar. “Kami menolak keras rencana pembubaran,” kata Juru Bicara HTI Isman Yusanto saat bersama delegasi HTI beraudiensi dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Diterangkannya, HTI merupakan organisasi legal yang memiliki Badan Hukum Perkumpulan Nomor AHU-000025860.802014 tertanggal 2 Juli 2014. HTI sudah mulai aktif di Indonesia sejak 1985. Kemudian menjadi ormas terdaftar di Kemendagri pada 2002. Menurutnya, HTI ada di 34 provinsi dan 300 kabupaten/kota dengan ribuan anggota.

Kemudian, HTI mendapatkan status organisasi berbadan hukum perkumpulan di Kemenkumham pada 2014. “HTI adalah organisasi dakwah menyampaikan ajaran Islam. Terhadap Pancasila sendiri boleh di cek di AD ART kami, HTI mengakui Pancasila dan UUD 1945,” tuturnya.

HTI yang merupakan organisasi legal juga memiliki hak konstitusional untuk melakukan dakwah yang amat diperlukan untuk perbaikan bangsa dan negara ini. Semestinya, hak tersebut dijaga dan dilindungi pemerintah. Terlebih, selama ini HTI terbukti memberikan kebaikan kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Rencana pembubaran yang hendak dilakukan oleh pemerintah telah secara nyata akan menegasikan hak konstitusional yang dijamin oleh peraturan perundangan yang ada serta akan menghilangkan kebaikan yang sudah dihasilkan. “Secara syar’i, pembubaran HTI berarti penghambatan terhadap kegiatan dakwah yang konsekuensinya amat berat di hadapan Allah SWT di akhirat kelak,” tegasnya.

Secara faktual, imbuhnya, selama 20 tahun lebih HTI mampu melaksanakan kegiatan dakwah secara tertib, santun dan damai, serta sesuai prosedur yang ada. “Karenanya, tudingan bahwa kegiatan HTI telah menimbulkan benturan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI adalah mengada-ada,” jelasnya.

Kegiatan HTI sebagai organisasi dakwah, lanjut dia, adalah menyampaikan ajaran lslam. “Tidak ada yang disampaikan oleh HTI, baik itu terkait aqidah syakhsiyyah, syariah, dakwah maupun khilafah dan lainnya kecuali ajaran Islam,” ucapnya.

Berdasarkan pasal 59 UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, imbuhnya, ajaran Islam tidak termasuk paham yang bertentangan Pancasila. “Oleh karena itu, tudingan bahwa kegiatan HTI bertentangan dengan Pancasila adalah tidak benar dan bertentangan dengan UU Ormas itu sendiri,” sebutnya.

HTI melalui kegiatan dakwah yang dilakukan secara intensif seluruh wilayah Indonesia telah memberikan kontribusi penting bagi pembangunan sumber daya manusia negeri yang bertakwa dan berkarakter mulia. Menurut dia, ini merupakan sesuatu yang sangat diperlukan di tengah berbagai yang dialami oleh negara ini seperti lemahnya integritas SDM yang ada. Organisasi tersebut juga terlibat usaha mengkritisi peraturan perundangan yang bakal merugikan bangsa dan negara seperti UU Penanaman Modal, Migas, juga Sisdiknas dan sosialisasi antinarkoba, menentang gerakan separatisme dan upaya disintegrasi.

Tak hanya itu, HTI juga terlibat dalam usaha membantu para korban bencana alam di berbagai tempat, seperti tsunami Aceh (2004), gempa Jogjakarta (2006) dan lainnya. “Oleh karena itu, tudingan bahwa HTI tidak memiliki peran positif tidaklah benar,” tuturnya.

Karena itu, kata dia lagi, HTI meminta pemerintah menghentikan rencana pembubaran itu. “Bila diteruskan, publik akan semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang tengah berkuasa saat ini adalah rezim represif dan anti-Islam,” ucapnya.

Dia menerangkan, buktinya, setelah sebelumnya melakukan kriminalisasi terhadap para ulama, bahkan di antaranya ada yang masih ditahan hingga sekarang, lalu melakukan pembubaran atau penghalangan terhadap kegiatan dakwah di sejumlah tempat, kini pemerintah melakukan langkah guna membubarkan ormas Islam. “Sementara di saat yang sama, rezim justru dengan sekuat tenaga melindungi penista Alquran, termasuk melalui sidang peradilan yang tampak sekali dilihat oleh publik berjalan sangat tidak adil,” jelasnya.

Di sisi lain, Fadli Zon menyatakan menerima aspirasi HTI. Ditegaskan Fadli, tugas DPR jelas untuk mengawasi pemerintah dalam pelaksanaan UU. “Saya berpendapat UUD sudah menjamin hak berserikat, berkumpul, berpendapat,” ujarnya di kesempatan itu.

Adapun Fadli berjanji akan meneruskan aspirasi ini ke pemerintah supaya meninjau kembali dan mencabut rencana pembubaran HTI. “Saya akan sampaikan itu ke pemerintah,” tuturnya.

HTI, kata dia lagi, punya konsen banyak terhadap sejumlah persoalan bangsa, misalnya mengkritik UU yang liberal. Terlebih lagi di beberapa daerah sudah bekerja sama dengan BNN dalam upaya pemberantasan narkoba. “Harusnya tidak ada alasan kuat untuk melakukan atau merencanakan pembubaran kepada HTI. Jangan sampai ada kegaduhan baru,” tutupnya.

riaupos.co
Tag:
loading...
|

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares