Scroll to Top

Tersangka dugaan Tipikor Bappeda Rohil bertambah, Kejati Riau tahan LH Selaku PPTK

By Fitri Laurencia / Published on Selasa, 16 Jan 2018 21:01 PM / No Comments / 27 views
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan penahanan terhadap LH tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rokan Hilir (Rohil).

Pekanbaru, Sijoripost.com – Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rokan Hilir (Rohil).

Tersangka berinisial LH, merupakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappeda Rohil saat kejadian. Penyidik Pidsus Kejati menahan tersangka, Selasa (16/1/2018).

“Terhadap tersangka kita lakukan penahanan,” ungkap Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Sugeng Riyanta.

Dugaan penyimpangan anggaran di Bappeda Kabupaten Rohil terjadi tahun 2008-2011. Selain LH dalam perkara ini sudah ditetapkan tersangka lainnya, Wan Amir Firdaus. Ia sedang menjalani proses sidang sebagai terdakwa.

“Tersangka (LH) pada saat kejadian selaku PPTK,” lanjut Sugeng.

Lebih lanjut dikatakannya, ditetapkannya LH sebagai tersangka, setelah pihaknya mendapatkan fakta baru dalam persidangan, dengan terdakwa Wan Amir Firdaus.

“Perkara ini telah bergulir di persidangan. Kita temukan fakta baru dalam persidangan, Selanjutnya kita terbitkan Sprindik (surat perintah penyidikan,red) lanjutan baru, dan kita tetapkan dia sebagai tersangka,” urainya.

Dalam perkara ini, mantan Kepala Bappeda Kabupten Rokan Hilir (Rohil), Wan Amir Firdaus, telah menjadi pesakitan di Pengadilan bersama 3 orang bawahannya, yakni Pejabat Verifikasi Pengeluaran Bappeda Rohil, Rayudin, Bendahara Pengeluaran Bappeda Rohil tahun 2008-2009, Suhermanto, dan Hamka selaku Bendahara pengeluaran tahun 2010-2011.

Di pengadilan, saat ini mereka tengah menunggu vonis dari majelis hakim.

Oleh JPU, beberapa waktu lalu, Wan Amir Firdaus dituntut pidana penjara selama 3 tahun, denda Rp 300 juta, subsidair 3 bulan kurungan.

Terkait dengan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,8 miliar lebih yang dibebankan kepada Wan Amir Firdaus, telah dititipkan ke kas Kejaksaan.

Sementara, terhadap 3 orang lainnya, Rayudin, Suhermanto dan Hamka, dituntut hukuman pidana penjara masing-masing 2 tahun, denda masing-masing Rp 50 juta atau subsidair 3 bulan penjara.

 

Terdakwa dalam tuntutan JPU dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Dugaan korupsi ini berawal ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan jumlah transaksi yang masuk dan keluar di rekening Wan Amir Firdaus sebesar Rp17 miliar lebih.

Uang itu diduga berasal dari proyek fiktif di Bappeda Rohil.

Dari penyidikan diketahui uang masuk dari praktik korupsi yang ada di rekening sebesar Rp 8,7 miliar. Sementara yang masuk dari gratifikasi Rp 6,3 miliar.

Berdasarkan audit ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1.826.313.633. Anggaran itu tidak bisa dipertanggungjawabkan para terdakwa.

tribunnews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares