Pekanbaru, Sijoripost.com – Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Riau Menggugat (ARM) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Riau, Jumat (24/5). Dalam aksinya, ARM menyatakan bahwa saat ini telah tidak ada lagi rasa keadilan, dan hak warga untuk berkomunikasi telah dirampas.
Hal itu menanggapi kebijakan pemerintah yang membatasi pemakaian aplikasi WhatsApp (WA) dan sejumlah media sosial lainnya, seperti Facebook dan Instagram. Tidak diketahui kapan pembatasan itu berakhir. Bahkan sampai hari ini gangguan tersebut masih berlangsung
“Sangat disayangkan, tindakan pemerintah membatasi akses komunikasi seperti ini. Lantas bagaimana kita disini menerima informasi dari kawan kita yang sedang melakukan aksi di Jakarta sana,” teriak Juni Saputra selaku koordinator lapangan (korlap).
Dalam kebijakannya itu, pemerintah memblokir sebagian fitur aplikasi chatting. Di antaranya, fitur mengirim gambar dan video. Hal itu dilakukan dengan dalih sebagai upaya mengamankan negeri.
“Kalau seperti ini, namanya sudah tidak ada lagi keadilan. Pemerintah sudah merampas hak-hak masyarakat. Kita menjadi dipersulit seperti ini,” sebut dia.
Massa aksi menuntut anggota DPRD Riau untuk menerima aspirasi mereka, dan melakukan dialog tatap muka. Tidak hanya itu, massa juga mendesak DPRD Riau untuk membentuk tim khusus guna menyelidiki kematian para anggota KPPS serta berharap DPRD mendesak pemerintah untuk menyelidiki tindakan represif atas provokator aksi damai 21 Mei.
