PEKANBARU, SIJORIPOST.COM – Mobil dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau paling banyak dilarikan mantan pejabat. Saat penertiban aset, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau yang bertugas dalam hal ini pun mengaku kesusahan melacak keberadaan mobil-mobil plat merah tersebut. Termasuk juga dua mobil plat merah yang dibawa kabur oknum mantan pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau, hingga kini masih dalam pencarian.
“Mobil ini kan benda bergerak, jadi memang susah mencari keberadaannya. Tapi kita sudah kantongi nama yang membawa mobil negara ini, orangnya ada di Pekanbaru,” kata Kasatpol PP Provinsi Riau, Zaina, Kamis (13/4/2017) di Hotel Grand Central Pekanbaru.
Untuk mencari keberadaan mobil yang ditilap tersebut, Zainal mengaku telah mengerahkan tim intelijen Satpol PP. Sebab, kemungkinan besar mobil tersebut telah dilarikan ke luar provinsi.
“BPKAD mendapat laporan dari Dishub, dan kami (Satpol PP Riau) bertugas melacak keberadaan aset itu,” pungkasnya.
Pemprov Riau memang masih mendapatkan PR untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satunya harus memperbaiki catatan pengelolaan aset. Ini perlu dilakukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 tidak ada masalah lagi ketika diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.
“Kelemahan kita di aset, kita harapkan fungsi Satpol PP untuk membantu menertibkan aset. Artinya membantu pemerintah mengejar penilaian terbaik, supaya kita punya kinerja yang lebih baik lagi,” kata Andi Rachman damam rapat koordinasi Satpol PP se-Riau, Kamis (13/4/2017) siang.
Baru-baru ini, Andi mengaku kaget mendapat laporan beberapa aset provinsi yang masih tercecer di kabupaten tanpa sepengetahuannya.
“Ternyata masih ada aset provinsi yang tertinggal di Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Aset yang di sana itu belum pernah saya dengar sebelumnya,” urainya.
Untuk itu, ia pun tak bosan-bosannya memerintahkan BPKAD untuk bekerjasama dengan Satpol PP untuk menyisir aset-aset yang masih dikuasai mantan pejabat. “Aset kita banyak dikuasai orang lain. Saya paling sering sampaikan ke BPKAD soal ini,” tuturnya
