PEKANBARU, SIJORIPOST.COM – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau memberikan sejumlah saran terhadap Pemerintah Provinsi Riau agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang minim saat ini berjalan maksimal dan merata, serta menyentuh masyarakat luas.
Koordinator FITRA Riau, Usman, kepada RiauBook.com di Pekanbaru, Jumat (7/4/2017) mengungkap, bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pelambatan ekonomi global juga berdampak pada pemasukan negara yang berimbas pada pemangkasan APBD di tiap daerah, tak terkecuali Riau.
“Maka dibutuhkan strategi agar pembangunan tetap berjalan baik, dan tentunya maksimal serta merata,” kata Usman.
1. Jangan Gunakan Sistem Lama
Kata dia, APBD Riau tahun ini sebesar Rp10 triliun, dan baikknya dijalankan dengan sistem yang baru.
Kata dia, besar atau kecilnya APBD, ketika pemda bisa mengatur dan mengalokasikan dengan baik dan tepat, dan bertanggung jawab, hal ini tentu tidak akan memberi pengaruh dan tidak memberi dampak banyak terhadap kebijakan pembangunan.
Tapi kalau pembangunan masih terus menggunakan sistem lama, tentu itu akan berpengaruh.
2. Gali Potensi Selain SDA
Artinya kalaupun besar APBD itu, tentu dapat dilihat sejauh mana pembangunan daerah, dan tentu harus ada timbal balik, pembangunan yang dimaksud harus merata, dan begitu juga saat APBD dalam kondisi minim seperti saat ini akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).
Jangan pemangkasan APBD dijadikan alasan untuk tidak adanya pembangunan, justru di sinilah peran pemerintah untuk mampu menggali potensi-potensi yang selama ini tidak terlihat.
Jadi yang terpenting adalah, memaksimalkan keuangan daerah yag ada atau tersedia, meskipun itu kecil.
3. Efisiensi
Menurut dia, juga dibutuhkan komitmen dan efisiensi yang merata agar pemanfaatannya tepat sasaran sehingga dapat dirasakan masyarakat secara merata.
Selama ini menurut dia ada pandangan yang tidak lazim dari sebuah kebijakan pemda, karena memang inisiatif pemda dalam mencari alokasi dan alternatif pendapatan selain dari sumber daya alam nyaris tidak ada.
Seharusnya ketika uang banyak saat pendapatan dari migas atau SDA lainnya menumpuk sampai silvanya tinggi harusnya dicarikan alternatif pembangunan yang maksimal dan merata.
4. Jangan “Engkang Kaki”
Selama ini, kebanyakan pemda hanya engkang-engkang kaki saja dan hanya menerima DBH dari pemerintah pusat tanda ada inisiatif untuk membangun kreatifitas pembangunan yang baik.
Makanya kemudian ketika dananya dipangkas, banyak pemda kebingunan, karena selama ini sudah bergantung dengan manja dan tidak ada menggali pendapatan yang maksimal selain dari SDA atau migas.
“Harusnyanya banyak potensi-potensi selain SDA yang dapat dijadikan sebagai potensi pendapatan daerah, seperti memaksimalkan pajak agar bocornya tidak terlalu besar, kemudian memperkuat retribusi lainnya. Ini adalah alternatif yang selama ini belum maksimal,” katanya.
Kata dia, selama ini sekitar 60 persen APBD adalah BDH yang ditransfer dari pemerintah pusat, makanya kemudian kalang-kabut ketika terjadi pemangkasaan seperti saat ini.
