PEKANBARU, SIJORIPOST.COM – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau kembali mengalami penurunan. Penurunan harga TBS itu berdasarkan hasil rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau yang diadakan di Gedung Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Selasa (18/4) sekitar pukul 09.00 WIB.
Dalam penetapan harga TBS dapat dilihat tabel. Harga ini berlaku untuk periode 19-25 April 2017.
Menurut Ketua Tim Pelaksana Penetapan Harga Tandan Buah Segar (HTBS) Kelapa Sawit selaku Kasi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan Mutu Dinas Perkebunan Provinsi Riau Ir Rina Rosalina, data itu bersumber dari hasil pembahasan dan diskusi yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan.
“Harga TBS penetapan ke 16 bulan april 2017 (periode 19-25 April) di tahun 2017 mengalami penurunan pada setiap kelompok umur kelapa sawit dengan penurunan terbesar pada kelompok umur 10-20 tahun sebesar Rp70,99 per kilogram atau mencapai 3,87 persen dari harga pekan lalu, sehingga harga TBS periode ini menjadi Rp1.764,04 per kilogram. Penurunan harga TBS ini juga disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal,” jelas Rina.
Menurutnya, faktor internal, karena adanya penurunan harga TBS disebabkan oleh turunnya harga jual CPO dan Karnel dari seluruh perusahaan, seperti untuk harga CPO, PTPN V mengalami penurunan Rp220,94/kg, Sinarmas Group mengalami penurunan Rp163,22 per kilogram, Astra Agro Lestari Group mengalami penurunan sebesar Rp204,54 per kilogram, Asian Agro Group mengalami penurunan sebesar Rp179,23 per kilogram, dan lainnya.
“Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh peningkatan produksi kedelai di mana dengan stok berlimpah harga kedelai menjadi kian murah. Ini membuat pelaku pasar cenderung lebih memilih minyak kedelai ketimbang CPO sehingga permintaan CPO menurun.,” jelas Rina.
Begitu juga penurunan harga CPO juga diakibatkan penurunan permintaan dari Amerika Serikat (AS), Negara-negara Uni Eropa, Pakistan, dan India. Sementara produksi sedang meningkat.
Penurunan permintaan CPO dari negara negara Uni Eropa disebabkan adanya resolusi yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa (UE) untuk menghentikan impor CPO karena dianggap produk kelapa sawit Indonesia mengakibatkan deforestasi, pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, dan penghilangan masyarakat adat.
