Jakarta, Sijoripost.com – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menyebut saat ini pergerakan Rizieq Shihab di Arab Saudi terbatas. GNPF Ulama mengadu ke DPR dan meminta Imam Besar Front Pembela Islam itu dilindungi.
Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama menemui DPR untuk meminta perlindungan ini.
Anggota Tim Advokasi GNPF Ulama Nasrullah Nasution menjelaskan tidak ada masalah terhadap keberadaan Rizieq di Arab Saudi sebelumnya. Rizieq disebut masih bisa keluar Arab Saudi setiap tiga bulan sekali sebagai syarat tetap berada di negara tersebut.
Masalah mulai muncul kata dia sampai kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait dua kasus Rizieq dan pemimpin FPI itu bertemu sejumlah tokoh seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.
“Di situ mulai gerak-gerik beliau (Rizieq) di Arab Saudi itu sangat dipantau bahkan tidak bebas lagi dalam bergerak,” kata Nasrullah saat diterima Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (25/9).
Setelah itu, lanjutnya, Rizieq juga dicegah pihak Imigrasi ketika akan menyampaikan disertasinya ke promotor doktoral di Malaysia.
“Dipertanyakan, apa permasalahannya. Persoalannya tidak pernah ada yang jelas apa permasalahannya. Tidak ada yang bisa menjawab. Pokoknya habib tidak boleh keluar dari Arab Saudi,” kata dia.
GNPF Ulama, kata dia, menilai jika Rizieq melanggar ketentuan tinggal di Arab Saudi, maka seharusnya sudah lama dideportasi. Apalagi Rizieq sudah tinggal 1,5 tahun di Arab Saudi.
“Tapi sampai detik ini tidak ada deportasi dan beliau tidak bisa keluar dari Arab Saudi dan kami mencurigai ini ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mencegah atau datang kembali ke Indonesia,” ujarnya.
Atas kejadian itu, Nasrullah mengatakan GNPF Ulama mencurigai ada pihak-pihak di Indonesia yang terlibat dalam pencegahan dan pencekalan Rizieq untuk tidak bisa keluar dari Arab Saudi.
“Untuk itu kami di sini menyampaikan kepada bapak Fadli Zon sebagai unsur pimpinan DPR, pertama untuk memanggil Menteri Luar Negeri, Kepala BIN dan Kapolri untuk kemudian mempertanyakan terkait dengan perlakuan diskriminatif dan intimidatif yang dialami Habib Rizieq Shihab,” kata Nasrullah.
Sementara itu, Fadli menyatakan pihaknya bakal menindaklanjuti laporan GNPF Ulama untuk menyampaikan ke Kementerian Luar Negeri, Kapolri, dan Kepala BIN. Sebab, menurutnya, kasus pencegahan dan pencekalan yang dialami Rizieq agak aneh.
“Ini perlu kita klarifikasi, selidiki kebenarannya. Karena kalau benar ini terjadi jelas pelanggaran konstitusi kita. Laporan akan kami terima dan kami akan teruskan sesuai mekanisme di DPR,” kata Fadli.
